Prabowo Tak Perlu Bucin pada Sawit, Ekosistem Papua Nyaris Capai Titik Bahaya

Seputar Cibubur - 5 Jan 2026, 09:12 WIB Penulis: Valentino Tama Editor: Ruth Tobing

SEPUTAR CIBUBUR-Rencana Presiden Prabowo Subianto memperluas perkebunan kelapa sawit di Papua demi mengejar swasembada energi menuai peringatan keras dari organisasi lingkungan. 

Di tengah ambisi kemandirian energi, Papua dinilai sudah berdiri di tepi jurang daya dukung ekologisnya. 

Data Sawit Watch menunjukkan, hingga 2022, luas perkebunan sawit di Papua telah mencapai 290.659 hektare. 

Angka itu nyaris menabrak ambang batas ekologis yang dihitung sebesar 290.837 hektare. Artinya, ruang aman yang tersisa tak lebih dari 200 hektare—margin yang terlalu tipis untuk sebuah wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia. 

“Kalau sawit terus dipaksakan, Papua bukan lagi soal pembangunan, tapi soal kerusakan yang disengaja,” kata Direktur Eksekutif Sawit Watch, Rulianto Pramudya. 

Ia menilai pendekatan pembangunan berbasis ekspansi sawit di Papua sudah tak relevan dengan kondisi ekologis mutakhir. 

Sejumlah pengamat menilai Prabowo tak perlu terjebak romantisme sawit demi swasembada energi. Papua, kata mereka, memiliki potensi energi lain yang jauh lebih ramah lingkungan—mulai dari tenaga air, surya, hingga biomassa berbasis kearifan lokal. 

“Kalau tujuan utamanya energi, mengapa harus sawit?” kata peneliti energi terbarukan dari IESR, Fabby Tumiwa. Menurut dia, memaksakan sawit di Papua justru bertentangan dengan komitmen iklim dan perlindungan hutan yang selama ini digaungkan pemerintah.

 Bagi para pegiat lingkungan, pilihan kini ada di tangan Prabowo: melanjutkan ekspansi sawit yang berisiko tinggi atau menyusun ulang strategi energi dengan menghormati batas ekologis Papua. Sebab, ketika batas itu dilampaui, ongkos sosial dan ekologisnya akan jauh lebih mahal daripada manfaat ekonominya. 

Sawit dan Risiko Kerusakan Permanen Melampaui batas daya dukung lingkungan berarti membuka pintu pada kerusakan yang sulit dipulihkan. Hilangnya tutupan hutan, rusaknya tanah gambut, meningkatnya emisi karbon, hingga punahnya spesies endemik Papua menjadi risiko nyata. Bagi LSM lingkungan, sawit di Papua bukan lagi isu potensi, melainkan ancaman. 

Papua selama ini dipromosikan sebagai “ruang kosong” bagi proyek-proyek besar. Narasi itu dianggap menyesatkan. “Yang disebut kosong itu adalah ruang hidup masyarakat adat,” ujar Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik. Menurut dia, hutan Papua menopang sistem pangan, budaya, dan identitas sosial yang tak bisa digantikan oleh logika perkebunan monokultur. Masyarakat Adat Terpinggirkan Ekspansi sawit di Papua kerap berlangsung tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC) yang layak. 

Banyak komunitas adat mengaku baru mengetahui wilayah ulayatnya masuk konsesi setelah alat berat datang. Konflik lahan pun berulang, dari Sorong hingga Boven Digoel. Antropolog Universitas Cenderawasih, Agus Sumule, menyebut pendekatan pembangunan berbasis sawit mengabaikan realitas sosial Papua. “Masyarakat adat Papua punya sistem kelola hutan yang lestari ratusan tahun. Ketika sawit masuk, yang rusak bukan cuma lingkungan, tapi tatanan sosial,” ujarnya.***

Sumber Artikel berjudul " Prabowo Tak Perlu Bucin pada Sawit, Ekosistem Papua Nyaris Capai Titik Bahaya ", selengkapnya dengan link: https://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1789909986/prabowo-tak-perlu-bucin-pada-sawit-ekosistem-papua-nyaris-capai-titik-bahaya