Bagi Suku Togutil asli yang hidup di pedalaman, pohon bukan sekadar benda mati atau sumber daya kayu. Pohon dipandang memiliki keterikatan magis dengan manusia:

• Simbol Kelahiran: Di wilayah tertentu seperti Baborino, Buli, dan Halmahera Timur, terdapat tradisi unik di mana pohon digunakan sebagai lambang kelahiran seorang bayi. Ketika seorang anak lahir ke dunia, keluarga akan menandai atau menanam pohon khusus untuknya.

• Refleksi Jiwa: Mereka percaya bahwa perkembangan kehidupan sang anak akan selaras dengan pertumbuhan pohon tersebut tumbuh besar, kokoh, serta memberikan manfaat bagi sekitarnya. Merusak atau menebang pohon tersebut dipercaya akan membawa kesialan atau malapetaka bagi pemilik jiwanya.

Suku Togutil dikenal sangat memegang teguh prinsip anti-merusak hutan. Mereka tidak memiliki kebiasaan menebang pohon secara sembarangan.

Secara religi tradisional, Suku Togutil menganut animisme dan dinamisme yang sangat kuat, Alam dipercaya diawasi secara spiritual. Jika mereka merusak hutan atau mengambil hasil bumi secara berlebihan, roh-roh tersebut diyakini akan marah dan memberikan hukuman berupa penyakit, paceklik, atau musibah bagi kelompok mereka.

Suku Togutil menerapkan pola hidup semi-nomaden yang sangat bergantung pada kelestarian ekosistem rimba.

Selain sangat menghormati hutan, Suku Togutil memiliki tatanan sosial yang sangat menghargai kaum perempuan. Perempuan dianggap memiliki peran sakral dalam menjaga keberlangsungan generasi mereka, sehingga keselamatan dan hak-hak perempuan sangat dijunjung tinggi di dalam hukum adat mereka.

Saat ini, keberlangsungan hidup Suku Togutil sedang terancam hebat:

Deforestation akibat Pertambangan: Ekspansi tambang nikel dan industri kayu skala besar di Halmahera perlahan-lahan menggunduli hutan adat mereka. Akibatnya, rantai makanan mereka terputus, sumber air bersih tercemar, dan daerah jelajah mereka makin menyempit.

Karena ruang hidup yang rusak dan gundul, beberapa kelompok Suku Togutil kini terpaksa keluar dari hutan atau mendekati area pertambangan untuk mencari makan, memicu berbagai interaksi dengan masyarakat luar dan pekerja tambang yang terkadang memicu konflik akibat perbedaan bahasa dan budaya.

#caregivers #halmahera #tambang #deforestation #peduli

Baginya, investasi seperti sawit dan tambang harus berangkat dari kesepakatan murni masyarakat, bukan sekadar instruksi pusat yang mengabaikan suara akar rumput

"Kalau masyarakat adat setuju, saya akan ikut. Itu prinsip saya, saya sudah putuskan, selama masyarakat bilang kami mau tambang, sawit, saya dukung pasti saya akan buat persetujuan."

"Tapi kalau masyarkaat tidak setuju. Saya tidak tandatangan," kata Yunus usai melepas bantuan natura di halaman kantor bupati, Sentani, Jumat (19/12/2025)

Yunus Wonda turut menyoroti sengkarut perizinan tambang di wilayahnya yang dinilai masih jauh dari kata tertib Dari 11 perusahaan tambang yang beroperasi di Bumi Khenambay Umbai, data BPK menunjukkan hanya tiga perusahaan yang mengantongi izin resmi pemerintah

"Data kami dari BPK yang punya izin hanya 3 saja, satu perusahaan yang di bawah cagar alam sehingga harus keluar dari situ," bebernya.

Bahkan, satu di antaranya kedapatan beroperasi dikawasan Cagar Alam Cycloop sehingga diperintahkan untuk segera angkat kaki.

Bupati menegaskan, kekayaan alam Papua seharusnya dinikmati oleh masyarakat lokal, bukan sekadar "dijaga" sementara pihak asing datang mengeruk keuntungan secara ilegal tanpa memberikan kesejahteraan nyata bagi pemilik tanah.

Masyarakat seharusnya secara penuh berdaulat atas hak kepemilikan ataupun pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang kaya di wilayah tersebut. "Tuhan kasih untuk dinikmati, bukan jaga-jaga terus, kita jaga, orang lain datang ambil. Nanti kita tinggal berteriak kalau diambil, [tetapi] selama masyarakat adat setuju saya ikut [beri izin]," ujarnya Terpisah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua menyuarakan alarm bahaya atas ambisi pemerintah dalam proyek swasembada pangan dan energi ini.

Direktur WALHI Papua, Maikel Peuki, menilai kebijakan monokultur skala besar seperti sawit dan tebu merupakan ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan lokal masyarakat Papua WALHI mengkritik keras kebijakan pemerintah pusat yang dianggap sering memandang hutan Papua sebagai lahan kosong, padahal terdapat hak-hak adat yang melekat erat di sana.

Proyek ini dikhawatirkan hanya akan memperkuat dominasi korporasi ketimbang memberdayakan kearifan lokalKebijakan tersebut dinilai sebagai ancaman terhadap hak adat masyarakat Papua, kelestarian hutan adat, ketahanan pangan lokal, dan keberlanjutan

lingkungan Presiden Prabowo dinilai mengabaikan Otonomi Khusus (Otsus) dan Pemerintahan Khusus dengan kewenangan tersendiri menghormati Tanah Papua bukan tanah kosong. Ada pemilik adat yang berhak atas Pemerintah pusat dan daerah belum melibatkan masyarakat adat secara bebas dan

informatif (Free, Prior, and Informed Consent / FPIC) sebelum mengambil keputusan Kebijakan ini dapat memicu konflik agraria, mempercepat kerusakan hutan, dan menghancurkan sistem pangan lokal yang selama ini bertumpu pada sagu, dan hasil hutan lainnya.

#jayapura #prabowo #bupatijayapura #lahansawit

Jayawijaya, Papua Pegunungan – Jumat, 8 Agustus 2025

Dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia, Forum Pribumi Papua Pegunungan memanfaatkan momentum Festival Literasi Budaya (FLB) yang berlangsung di Kampung Abutpuk, Distrik Usilimo, Kabupaten Jayawijaya, untuk menyuarakan pesan moral terkait perlindungan hutan dan hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua.

Festival ini menjadi ajang berkumpulnya masyarakat adat, pelaku seni, pegiat literasi, serta tokoh-tokoh lokal dan nasional. Menariknya, lebih dari 300 wisatawan mancanegara dari berbagai negara turut hadir menyaksikan langsung jalannya kegiatan, menjadikan acara ini tak hanya berskala lokal tetapi juga mendapatkan perhatian internasional.

Kami tidak sekadar hadir untuk meramaikan festival, tetapi membawa pesan penting tentang lingkungan dan jati diri masyarakat adat. Ini adalah panggung kami untuk bersuara,” ujar Betho Entama, penggagas Forum Pribumi Papua Pegunungan.

Dalam kegiatan ini, Forum menyampaikan pesan moral melalui tulisan dan lukisan karya anak-anak asli Papua Pegunungan. Karya-karya tersebut menggambarkan realitas sosial, kecintaan terhadap alam, serta harapan akan masa depan yang lestari dan adil bagi masyarakat adat.

Melalui puisi, cerpen, dan lukisan, anak-anak menyampaikan jeritan hati mereka. Ini bukan hanya bentuk seni, tetapi juga bentuk perlawanan damai terhadap ancaman kerusakan lingkungan dan marginalisasi hak-hak adat,” tambah Betho.

Kehadiran ratusan wisatawan asing menunjukkan bahwa pesan dari pegunungan Papua dapat melampaui batas-batas geografis. Para turis tidak hanya menikmati suguhan budaya, tetapi juga turut menyerap nilai-nilai luhur yang disampaikan melalui seni dan literasi lokal.

Hutan Adalah Identitas

Hutan di Tanah Papua bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga rumah, ibu, dan identitas masyarakat adat. Ancaman eksploitasi yang tidak bijak akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup komunitas-komunitas adat yang selama ini hidup selaras dengan alam.

Penutup:

Melalui Forum Pribumi Papua Pegunungan, anak-anak negeri menunjukkan bahwa mereka mampu menyampaikan pesan mendalam kepada dunia—dengan pena dan kuas sebagai alat perjuangan. Di tengah sorotan panggung budaya, mereka berkata tegas:

“Melindungi hutan berarti menjaga hidup. Menghargai adat berarti merawat masa depan.”

Dirilis oleh:

Betho Entama

Forum Pribumi Papua Pegunungan

Sorotan Papua Pegunungan 

Sorotan 

Sorotan Publik Sorot PapuaNet 

Sorotan Gilombandu 

HONAI HUBULA WAMENA  

 Wamena Saja