Search This Blog

Total Pageviews

Advertisement

Labels

Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Banner
Navigation
Recent PostAll the recent news you need to know
West Papua
extractive industry perusahaan Kelapa Sawit Sorong West Papua

MASYARAKAT ADAT BUBARKAN PERTEMUAN SOSIALISASI PERUSAHAAN KELAPA SAWIT PT ANUGERAH SAKTI INTERNUSA

February 18, 2026 0
Sekitar 200 orang masyarakat adat dari enam kampung di Distrik Konda dan Distrik Teminabuan, yakni Kampung Bariat, Nakna, Konda, Wamargege, Manelek, Keyen dan Anny Sesna, membubarkan pertemuan sosialisasi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Anugerah Sakti Internusa (ASI), yang sedang berlangsung di Kampung Nakna, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Sabtu sore, 14 Februari 2026.

Pertemuan sosialisasi dilakukan diam-diam, tanpa ada pemberitahuan dan undangan resmi kepada masyarakat adat dan pemilik tanah adat, yang terancam rencana perkebunan PT ASI di Distrik Konda dan Teminabuan. Perusahaan, pejabat Kepala Distrik Konda Lukas Anny dan orang tertentu memanggil beberapa warga pendukung perusahaan. Namun rencana ini bocor diketahui anggota masyarakat adat di enam kampung. 

Kepala Suku dan Ketua LMA Gemna Erit Anny, yang hadir dalam pertemuan menjelaskan dirinya hanya mendengar desas desus pertemuan di Kampung Nakna, yang jaraknya cukup jauh, lebih dari 20 Km dari Kampung Anny, tempat tinggal Erit Anny.

“Saya kepala suku dan pemilik tanah adat tidak dapat undangan, tapi saya harus hadir, karena ini tentang hutan dan wilayah adat kami. Saya tetap akan berdiri dengan rakyat, siapa saja yang berani masuk ditempat ini maka kami akan ambil tindakan tegas secara adat, demi alam leluhur kami”, tegas Erit Anny.

Pemilik tanah adat dan mantan Kepala Kampung Nakna Yance Mondar yang tinggal di dusun, juga hanya mendapakan informasi dari warga di Kampung Nakna. Mereka berinisiatif mengumpulkan anggota Marga Mondar dan menyampaikan informasi ini kepada masyarakat adat di kampung-kampung distrik Konda.

“Saya tidak kaget ada kegiatan ini dari info lewat masyarakat, akhirnya kami anggota marga sepakat datang dan sikap kami tetap tolak kelapa sawit, karena kami pu hutan di Konda ini kecil saja dan milik semua marga disini, bukan milik satu marga saja”, jelas Yance Mondar asal Suku Nakna.

Pada Oktober dan November 2025, Suku Nakna, Afsya, Gemna, Yaben dan Tehit dari Distrik Konda dan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, telah bertemu dengan Kepala Kantor Pertanahan dan pejabat Bupati Sorong Selatan, untuk menyampaikan sikap penolakan masyarakat adat terhadap PT ASI yang pernah diberikan Izin Usaha Perkebunan seluas 14.000 hektar untuk beroperasi di dua distrik tersebut.

Pertemuan sosialisasi berlangsung di halaman rumah keluarga Steven Sawor, yang diduga memfasilitasi pertemuan diam-diam di Kampung Nakna. Hadir dalam pertemuan Kepala Kampung Konda Lukas Anny, Kepala Kampung Nakna Yulice Meres, Danramil Teminabuan.

Suasana pertemuan sejak awal sudah diwarnai ketegangan. Masyarakat adat yang hadir menunjukkan keresahan dan kasak kusuk dalam pertemuan. Perwakilan perusahaan dipanggil Pak Mukti menjelaskan rencana perusahaan.  

Giliran masyarakat diberikan kesempatan berbicara. Nikodemus Mondar, pemilik tanah adat dan tokoh Suku Nakna, lalu membacakan surat pernyataan, yang memuat pernyataan sikap penolakan masyarakat adat terhadap perusahaan dan rencana perkebunan kelapa sawit di wilayah adat mereka. 

Masyarakat adat yang hadir ramai-ramai menyatakan penolakan dan berteriak marah. Terjadi keributan dan teriakan menolak pertemuan, menolak tanah adat dijadikan perkebunan kelapa sawit dan mengecam kebijakan pemerintah. Lalu meledak kemarahan dan aksi spontanitas masyarakat membongkar tenda-tenda pada acara tersebut. Acara dibubarkan.  

“Tong berulangkali menyatakan menolak perusahaan perkebunan kelapa sawit di tanah adat ini. Tapi ko datang lagi paksa kitong menerima rencana busuk ini. Tanah ini buat tong pung anak cucu hidup”, kecam mama Grice Mondar. 

“Tanah hutan kami yang kecil ini tempat tong punya sumber hidup. Kami sudah miliki dan kelola dari nenek moyang. Bukan tanah kosong”, jelas Yulian Kareth, tokoh masyarakat adat Afsya dari Kampung Bariat. 

Pertemuan hanya berlangsung sekitar satu jam (13.00 – 14.00 WIT) tidak dapat dilanjutkan dan tidak ada kesepakatan apapun. Pihak perusahaan, pejabat kepala distrik dan Danramil, pergi meninggalkan tempat pertemuan dan warga masih marah.

Sumber:
https://pusaka.or.id/news/masyarakat-adat-bubarkan-pertemuan-sosialisasi-perusahaan-kelapa-sawit-pt-anugerah-sakti-internusa/

#papuabukantanahkosong #tolaksawitdipapua 
#tolakpsn #hancurkankapitalisme #usirkolonialisme
Read more »
United Nations
deforestation logging Papua New Guinea United Nations

UN COMMITTEE QUESTIONS PNG GOVERNMENT ON SABL LEASES AND ILLEGAL FCA LOGGING

January 28, 2026 0
POST- COURIER JANUARY 28 2026

The United Nations is calling for answers from the Papua New Guinea government over its cancellation of controversial SABL leases and the use of Forest Clearing Authorities as cover for illegal large-scale logging operations.

In a public letter sent last week, the UN’s Committee for the Elimination of Racial Discrimination (UNCERD), says it is concerned by reported delays and a lack of transparency in the revoking of Special Agriculture Business Leases and the audit of FCA logging licences.

A national Commission of Inquiry in 2011 found almost all SABL leases issued over customary land were unlawful due to corruption and mismanagement and in June 2014 the National Executive Council endorsed the recommendation the leases should be revoked.

However, since then there has been a complete lack of transparency over which leases have been cancelled and which remain and affected communities have been denied any effective remedies including fair and just compensation for land and resources illegally occupied or damaged.

Meanwhile, the abuse of Forest Clearing Authorities by privately owned Malaysian logging companies has flourished. Over the past three-years, one-third of all log exports have come from FCA areas, with 50 such licences issued, the largest covering more than 250,000 hectares.

The UN says it is concerned these FCAs have been issued without the informed consent of local resource owners and the permits are being unlawfully used as cover for the logging of large-areas of forest in breach of Forestry Act rules.

The letter also raises the lack of public information about the Forest Authority’s promised audit of all FCA logging operations and the implementation of a moratorium on new FCA projects.

The UN says the delays in the cancellation of SABL leases and abuse of FCAs threaten the rights of Indigenous Peoples, particularly their right to own, develop, control and use their communal lands and resources and their rights to justice, effective remedies and fair and just compensation.

The Committee has asked the government to provide a response on all the issues raised in its letter by 17 April 2026. It also notes the government has previous failed to respond to earlier letters sent in 2011, 2016 and 2018 that raised similar issues.

Later this year it will be the turn of the PNG government to appear before the United National Human Rights Council in Geneva to defend its record on human rights under the five-yearly Universal Periodic Review process. 

The issue of SABL leases and abuse of FCA logging licences are likely too feature heavily in those hearings.

Link- https://actnowpng.org/blog/un-questions-png-government-on-sabl-leases-and-illegal-fca-logging
Read more »
New Guinea
endemic species New Guinea

“Rubbish Bird,” the Hooded Pitohui

January 27, 2026 0
Known locally in parts of Papua New Guinea as the “Rubbish Bird,” the Hooded Pitohui is considered poisonous and inedible, a reputation backed by science.

In 1992, according to National Geographic, scientist John Dumbacher and his collaborators made the groundbreaking discovery of the bird’s toxicity while researching Birds of Paradise in PNG.

The Hooded Pitohui is the most toxic of the six pitohui species. Its skin and feathers contain batrachotoxin, the same powerful toxin found in certain South American poison dart frogs. Scientists believe the toxin comes from the bird’s diet, particularly the toxic Choresine beetle, which it consumes while foraging for fruits and seeds.

Batrachotoxin is more lethal than cyanide, capable of irritating nerves, causing paralysis and even leading to death in both humans and animals. Like many poisonous species, the Hooded Pitohui uses its bright colouring and strong odour as a warning to predators.
Read more »
Papua New Guinea
Customary Land Land Laws Reform Papua New Guinea

The Special Parliamentary Committee on Customary Land and Land Reforms

January 26, 2026 0
By WANPIS AKO |PNG SUN|

#pngsun #news The Special Parliamentary Committee on Customary Land and Land Reforms is considering to formalise the country’s customary land ownership system as part of a nationwide reform agenda, according to its Chairman, Keith Iduhu.

Mr Iduhu said the committee’s work over the past two years has focused on recognising and strengthening indigenous forms of land ownership, in line with the spirit of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 

He was speaking yesterday (Thursday) to PNG SUN after the opening of the High-Level Seminar on Customary Land and Human Rights taking place at the APEC Haus in Port Moresby. 

It is being co-organised by the Special Parliamentary Committee on Customary Land and Land Reforms and, the United Nations in PNG.

It is themed: “How can human rights standards support inclusive, transparent and accountable customary land reforms and formalisation in PNG?”

The local Hiri-Koiari MP stressed that the reforms are not intended for one district or region, but are designed as a national solution that will benefit all Papua New Guineans.

He noted that only about 4 to 6 percent of PNG’s land is currently held under state titles or alienated, leaving the vast majority of land undocumented and loosely classified as customary land. 

The committee’s intention, he said, is to formalise this land without taking ownership away from clans.

Under the proposed reforms, he said, two national registries would be created. 

One would register clans and customary land groups, correcting weaknesses in the current Incorporated Land Groups (ILG) system, he said.

The second, he said, would register property interests derived from customary land, such as lease agreements. 

Chairman Iduhu told PNG SUN while clan land itself would remain inalienable and non-bankable, leases created from it could be used for agriculture, urban development and other economic activities.

Mr Iduhu said these reforms could unlock major economic potential, particularly in agriculture and real estate, and reduce reliance on imported food. 

He added that documenting land and property rights would help bring informal economic activity into the formal system, increasing national revenue.

The committee, he said, plans to present its findings to Parliament, with a proposed bill expected to be introduced as early as March.
Read more »
Papua New Guinea
deforestation logging Papua New Guinea

STILL NO DECISIVE BAN ON ROUND LOG EXPORT

January 26, 2026 0
Post Courier | Editorial

We are enlightened by the forest canopy, and so we take the announcement by the Papua New Guinea Forest Authority to ban round log exports this year with great unease.

Why? Because we have heard this before. We heard it from Prime Minister James Marape last year. We heard it from others even before James Marape declared a total ban on round logs export.

And for a variety of reasons – we don’t know how – the round logs somehow keep floating off and away to Asia, our biggest market.

Logging is the most controversial industry in our country. Foreign loggers employing highly unsustainable logging and unscrupulous practices have decimated large swathes of our pristine forests, creating an environmental disaster.

Vast communities lose their forests. They lose their land, rivers, creeks and identities for no gain at all.

Yet year after year, under past successive governments, millions of cubic metres of logs – many undeclared – leave our shores.

In 1990, former forests minister Karl Stack decided it was time to place a moratorium on round logs going out of the country. Nothing happened.

In 2009, Chief Sir Michael Somare, under his Vision 2050 policy, supported an end to licensing round log exports. Nothing happened.

Last year, Marape said NO MORE round log exports. Nothing happened.

This week, the PNGFA woke up from its slumber, using Biblical texts, to say that round logs will be completely stopped by the end of 2026.

All these stretch the imagination and make our lumber tremble. Deadline after deadline, while loggers chop, cut at a frantic pace.

Now that 2025 is history, let’s explore some of the ideas that Marape promised.

The focus on downstream processing is a nice way of saying ‘enough of stealing our logs’ just like you have been preying on our fish.

Sadly, there are no factories for downstream processing, so how will this belief eventuate into tangible benefits for PNG? 

The Government wants to establish another SOE, PNG Diwai, to take 30 per cent of harvested logs for domestic processing. The question is, where does the 70 per cent go?

Link: https://actnowpng.org/blog/still-no-decisive-ban-on-round-log-export
Read more »
lifestyles
diet lifestyles

The Microbiotic Diet: Principles and Lifestyles

January 21, 2026 0


The macrobiotic diet is a plant-focused eating plan based on traditional Japanese principles, emphasizing whole grains (brown rice), vegetables, beans, and sea vegetables, while limiting or avoiding meat, dairy, refined sugar, and processed foods. It's a lifestyle that balances food's yin/yang energies, encouraging local, seasonal organic foods, specific cooking methods (like using wood/glass/ceramic pots), and mindful eating (chewing slowly). While proponents believe it promotes health, scientific evidence supporting its use for treating serious diseases is limited, and restrictive forms risk nutrient deficiencies like Vitamin B12. 
Core Principles & Foods
  • Whole Grains: Brown rice, barley, oats, millet (50-60% of diet).
  • Vegetables: Organic, local, in-season (20-25%), like kale, carrots, squash, broccoli.
  • Soups: Vegetable, bean, or seaweed-based (1-2 cups daily).
  • Legumes & Sea Vegetables: Beans, lentils, miso, nori.
  • Occasional Additions: Fish, nuts, seeds, pickled vegetables, fruits. 
What to Avoid/Limit
  • Meat, poultry, eggs, dairy.
  • Refined sugar, artificial sweeteners, chemicals, preservatives.
  • Processed foods. 
Lifestyle Aspects
  • Mindful Eating: Chew food thoroughly (50+ times), eat slowly.
  • Cooking: Use natural materials (glass, ceramic, wood), avoid microwaves.
  • Balance: Adapt to your age, activity, and climate. 
Considerations
  • Benefits: High fiber, low fat, rich in micronutrients, anti-inflammatory potential.
  • Risks: Restrictive nature can lead to deficiencies (B12) if not carefully managed.
  • Claims: Claims of curing cancer lack scientific proof; more research needed.
Read more »
Tanah Papua
deforestation Kelapa Sawit Perusakan Hutan Tanah Adat Tanah Papua

Prabowo Tak Perlu Bucin pada Sawit, Ekosistem Papua Nyaris Capai Titik Bahaya

January 10, 2026 0

Seputar Cibubur - 5 Jan 2026, 09:12 WIB Penulis: Valentino Tama Editor: Ruth Tobing


SEPUTAR CIBUBUR-Rencana Presiden Prabowo Subianto memperluas perkebunan kelapa sawit di Papua demi mengejar swasembada energi menuai peringatan keras dari organisasi lingkungan. 

Di tengah ambisi kemandirian energi, Papua dinilai sudah berdiri di tepi jurang daya dukung ekologisnya. 

Data Sawit Watch menunjukkan, hingga 2022, luas perkebunan sawit di Papua telah mencapai 290.659 hektare. 

Angka itu nyaris menabrak ambang batas ekologis yang dihitung sebesar 290.837 hektare. Artinya, ruang aman yang tersisa tak lebih dari 200 hektare—margin yang terlalu tipis untuk sebuah wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia. 

“Kalau sawit terus dipaksakan, Papua bukan lagi soal pembangunan, tapi soal kerusakan yang disengaja,” kata Direktur Eksekutif Sawit Watch, Rulianto Pramudya. 

Ia menilai pendekatan pembangunan berbasis ekspansi sawit di Papua sudah tak relevan dengan kondisi ekologis mutakhir. 

Sejumlah pengamat menilai Prabowo tak perlu terjebak romantisme sawit demi swasembada energi. Papua, kata mereka, memiliki potensi energi lain yang jauh lebih ramah lingkungan—mulai dari tenaga air, surya, hingga biomassa berbasis kearifan lokal. 

“Kalau tujuan utamanya energi, mengapa harus sawit?” kata peneliti energi terbarukan dari IESR, Fabby Tumiwa. Menurut dia, memaksakan sawit di Papua justru bertentangan dengan komitmen iklim dan perlindungan hutan yang selama ini digaungkan pemerintah.

 Bagi para pegiat lingkungan, pilihan kini ada di tangan Prabowo: melanjutkan ekspansi sawit yang berisiko tinggi atau menyusun ulang strategi energi dengan menghormati batas ekologis Papua. Sebab, ketika batas itu dilampaui, ongkos sosial dan ekologisnya akan jauh lebih mahal daripada manfaat ekonominya. 

Sawit dan Risiko Kerusakan Permanen Melampaui batas daya dukung lingkungan berarti membuka pintu pada kerusakan yang sulit dipulihkan. Hilangnya tutupan hutan, rusaknya tanah gambut, meningkatnya emisi karbon, hingga punahnya spesies endemik Papua menjadi risiko nyata. Bagi LSM lingkungan, sawit di Papua bukan lagi isu potensi, melainkan ancaman. 

Papua selama ini dipromosikan sebagai “ruang kosong” bagi proyek-proyek besar. Narasi itu dianggap menyesatkan. “Yang disebut kosong itu adalah ruang hidup masyarakat adat,” ujar Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik. Menurut dia, hutan Papua menopang sistem pangan, budaya, dan identitas sosial yang tak bisa digantikan oleh logika perkebunan monokultur. Masyarakat Adat Terpinggirkan Ekspansi sawit di Papua kerap berlangsung tanpa persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC) yang layak. 

Banyak komunitas adat mengaku baru mengetahui wilayah ulayatnya masuk konsesi setelah alat berat datang. Konflik lahan pun berulang, dari Sorong hingga Boven Digoel. Antropolog Universitas Cenderawasih, Agus Sumule, menyebut pendekatan pembangunan berbasis sawit mengabaikan realitas sosial Papua. “Masyarakat adat Papua punya sistem kelola hutan yang lestari ratusan tahun. Ketika sawit masuk, yang rusak bukan cuma lingkungan, tapi tatanan sosial,” ujarnya.***


Sumber Artikel berjudul " Prabowo Tak Perlu Bucin pada Sawit, Ekosistem Papua Nyaris Capai Titik Bahaya ", selengkapnya dengan link: https://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1789909986/prabowo-tak-perlu-bucin-pada-sawit-ekosistem-papua-nyaris-capai-titik-bahaya

Read more »
Subscribe to: Comments (Atom)

Recent in Deforestation

The Wisdom of Life and Living

Subscribe Us